MUDANESIA - DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU).
Pengesahan itu di putuskan dalam agenda pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,pada Kamis (28/3/2024).
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, revisi UU Desa telah melalui berbagai dinamika dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok. Perundang undangan tersebut tak hanya fokus pada masa jabatan, melainkan juga kesejahteraan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa lainnya.
"Prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan, proses dinamikanya di lapangan juga banyak sekali, dan ini yang terbaik. InsyaAllah ke depan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya, tapi juga bagi kesejahteraan desanya," ujar Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas terlebih dahulu menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah.
Supratman menjelaskan bahwa terdapat 7 poin utama perubahan dalam UU tentang Desa tersebut, yaitu :
Pertama, penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi, ketentuan pasal 26, 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait
Kedua, pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.
Ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades.
Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.
Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa.
Keenam, ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan.
Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.
Seperti diketahui, RUU Desa ini sebelumnya telah disetujui Baleg dan pemerintah setelah melalui pembahasan 248 DIM dalam rapat kerja persetujuan tingkat satu pada 5 Februari 2024.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan salah satu poin krusial yang disepakati yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.
“Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak UU Desa itu direvisi dan sudah kita tangkap itu dan menjadi usulan inisiatif DPR," ujar Achmad Baidowi.
Dalam agenda Rapat Paripurna tersebut tampak hadir pula oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai perwakilan dari pemerintah.***