Network
MUDANESIA - Dalam momen saat Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024, Presiden RI Joko Widodo meminta agar anggaran belanja iklan pemerintah untuk di prioritaskan oleh seluruh kementerian, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada perusahaan pers
"Saya juga meminta Menkominfo memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Ini berkali-kali saya sampaikan," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, seperti yang di kutip dari Antara pada Selasa (21/2/2024).
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa hal tersebut memang belum dapat keseluruhan menyelesaikan masalah pers nasional dalam menghadapi tantangan transformasi digital saat ini.
Jokowi mengharapkan agar prioritas anggaran belanja iklan pemerintah tersebut dapat menjadi penyelamat sementara bagi perusahaan pers yang sedang menghadapi masa sulit di tengah persaingan platform digital.
Dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024 yang bertemakan, "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa" ini. Presiden Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) "Publisher Rights" sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas.
Jokowi juga menyampaikan bahwa kreator konten tidak perlu khawatir bahwa Perpres tersebut berpotensi menghambat kerja sama dengan platform digital.
"Saya sampaikan bahwa Perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten. Silakan dilanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silakan lanjut terus karena memang tidak ada masalah," tegas Presiden Jokowi.
Masih dalam Sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah menyadari berbagai tantangan yang dihadapi pelaku pers di era digitalisasi saat ini. Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung ekosistem pers yang adaptif tetapi dengan tetap menjunjung dan menghormati kebebasan pers.
Dalam kegiatan Peringatan Hari Pers Nasional itu, hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.***
