Network
MUDANESIA - Jakarta telah memasuki sebuah babak baru dalam sepanjang sejarah keberadaannya. Perubahan monumental saat ini sedang di torehkan bangsa Indonesia dalam catatan sejarahnya yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Membuat Jakarta harus rela kehilangan gelar Daerah Khusus Ibukota atau DKI yang telah puluhan tahun disandangnya.
Tepatnya pada hari Kamis, 28 Maret 2024 Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ menjadi undang-undang.
Dalam Rapat Paripurna tersebut 8 dari 9 Fraksi di DPR yang mengikuti rapat tersebut telah menerima dan menyetujui Rancangan Undang Undang tersebut menjadi sebuah Undang Undang. Hanya 1 Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menolaknya.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa materi yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ itu terdiri atas 12 bab dan 73 pasal.
Namun perlu diketahui, terdapat 7 poin utama dari materi muatan dalam RUU DKJ tersebut yaitu :
Pertama, mengenai perbaikan pengertian atau definisi dari kawasan aglomerasi itu sendiri sekaligus aturan mengenai penunjukan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi oleh presiden serta tata cara penunjukan yang diatur oleh keputusan Peraturan Presiden atau Keppres.
Kedua, aturan mengenai mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Ketiga, terkait adanya penambahan alokasi dana minimal lima persen bagi kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, sesuai dengan beban kerja wilayah administratif yang wajib di alokasikan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
Keempat, perlu adanya pengaturan terkait pemberian 15 kewenangan khusus bagi Pemerintah
Daerah Khusus Jakarta. Kewenangan khusus yang terdiri dari:
- Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Penanaman modal
- Perhubungan
- Lingkungan hidup
- Perindustrian
- Pariwisata dan ekonomi kreatif
- Perdagangan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Kebudayaan
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Kelautan dan perikanan
- Ketenagakerjaan.
Kelima, pemantauan kemajuan dan kebudayaan dengan prioritas kemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta, pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan yang bersumber dari APBD.
Keenam, penyesuaian terkait pendapatan yang bersumber jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang, yang tata cara penetapan tarifnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketujuh, penambahan ketentuan lain terkait pertanahan.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pada Senin,(18/3/2024) lalu. DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mewakili pemerintah telah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ pada pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Perumusan RUU DKJ merupakan tindaklanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Pasca di sahkannya RUU DKJ dalam Rapat Paripurna DPR, kini tinggal menunggu Keputusan Presiden atau Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo terkait Daerah Khusus Jakarta atau DKJ ini.***
