MUDANESIA - Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bandung Utara mengambil langkah cepat dalam menyikapi peristiwa banjir yang melanda pemukiman warga di Kampung Babakan Cikole RW 09 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Meskipun banjir bukan disebabkan adanya aktivitas di kawasan hutan terutama di zona perhutanan sosial, KPH Bandung Utara tetap melakukan pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini.
Mereka juga telah memberhentikan sementara berbagai kegiatan di hutan, terutama di zona hutan sosial yang saat ini digarap kelompok masyarakat.
Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lembang Susanto mengatakan, peristiwa banjir di pemukiman warga yang dekat dengan kawasan hutan disebabkan berbagai faktor.
Sedangkan kawasan hutan sendiri saat ini tetap terjaga, bahkan telah ditanam puluhan ribu pohon yang dilakukan bersama LMDH Giri Makmur Cikole.
"Kami pastikan di hulu tidak ada pembukaan lahan atau flek hitam. Untuk memastikannya bisa dilakukan mengecek melalui berbagai aplikasi yang ada," katanya, Kamis 20 Oktober 2021.
Sebagai petugas penjaga hutan, lanjut Susanto, pihaknya menjalan aturan yang ada dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan hutan. Bahkan BKPH Lembang sudah melakukan tindakan dengan melakukan penutupan kegiatan pembuatan wisata tanpa ijin ke beberapa kelompok masyarakat.
"Tentunya agar keseimbangan alam tetap terjaga maka semua pihak yang beraktivitas di hutan harus mengacu pada aturan mana yang boleh mana yang tidak, jika dilanggar maka akan diberikan tindakan," tegas Susanto.
Selama ini, BKPH Lembang terus bersinergi dan memberikan pendampingan bersama Pemdes Cikole dan LMDH Giri Makmur kepada masyarakat, baik dalam sosialisasi aturan maupun teknis dalam kegiatan di kawasan hutan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang dapat merugikan semuanya.
"Kita tetap ingatkan masyarakat agar tidak kebablasan karena dengan adanya era perhutanan sosial masyarakat boleh masuk hutan tapi ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, seperti merusak sumber mata air, selokan, penebangan pohon dan sebagainya," jelas Susanto.
Pendamping Tapak Perhutanan Sosial LMDH Giri Makmur Cikole, Yudi Permana menyatakan, dalam pemanfaatan kawasan hutan pangkuan Cikole, pihaknya sudah membuat perencanaan, pengembangan dan pengawasan dengan membuat zonasi, termasuk kawasan lindung, hutan lindung, hutan penyangga, budidaya dan pemanfaatan jasa lingkungan.
"Zonasi dilakukan sebagai upaya melindungi kawasan hutan lindung dan di luar zona hutan lindung pun tetap ditanami berbagai pohon keras yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat," tuturnya.
Yudi juga menjelaskan zona pemanfaatan jasa lingkungan yang didominasi aktivitas wisata sekitar 10 persen dari luas hutan sekitar 460 hektar. Akan tetapi, lahan yang dimanfaatkan masih di bawah 10 persen. Namun dengan adanya kejadian banjir, pihaknya akan melakukan antisipasi agar kejadian banjir dapat diminimalisir.
"Kita tidak menepis adanya tudingan adanya kegiatan wisata di hutan dan akan dijadikan pemikiran bersama agar pengembangan wisata kedepannya lebih hati-hati lagi dan melakukan pendampingan pada masyarakat," katanya.***