Network
MUDANESIA - Posko di Desa dan Kelurahan dinilai malas melaporkan kepatuhan protokol kesehatan. Dari 80.00 desa kelurahan, baru 23 ribu di antaranya yang telah membentuk posko.
"Hingga tanggal 15 Agustus 2021, dari sekitar 80.000 desa kelurahan di Indonesia baru sekitar 23 ribu terbentuk posko. Yang ada poskonya ini pun tidak rutin melaporkan kinerjanya," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, pada Selasa, 17 Agustus 2021.
Padahal keberadaan posko di desa kelurahan itu dibutuhkan untuk data di level terendah.
Baca Juga: Hadiah 17 Agustus, Foto Alvin di Lift Tahun 2019 Kukuhkan Tuduhan Penyebab Cerai dengan Larissa Cho
Rata-rata laporan, kata Wiku, baru 46 persen desa kelurahan sudah menyampaikan. Pembentukan posko itu merupakan inovasi pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Menurut Wiku, memasuki tahun 2021 untuk bisa mengendalikan pandemi Covid-19, pemerintah berfokus pada karakteristik, kondisi dan kesiapan daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, pendekatan untuk menangani Covid tentu berbeda-beda untuk setiap daerahnya.
Pelaporan dari setiap posko di Desa atau Kelurahan perlu untuk terus ditingkatkan mengingat koordinasi pusat dan daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan penanganan covid 19. Posko juga menjadi ujung tombak pengawasan dan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan serta penanganan dini pada tingkatan terkecil.
Baca Juga: Niat Puasa Sunnah Tasu'a dan Asyura Serta Dalil Keutamaan Puasa Bulan Muharram
Wiku mengimbau kepada pemerintah daerah di Provinsi yang angka kasus positif penularan dan kematiannya masih tinggi agar terus berupaya meningkatkan kinerjanya.
