Network
MUDANESIA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut 2.086 hektare dari 36.000 hektare lahan di IKN masih sedikit bermasalah.
Hal ini disebabkan lantaran masyarakat masih menempati tanah atau lokasi tersebut.
AHY juga mengatakan, pembangunan tentu harus berjalan dengan baik dan sukses. Tetapi tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mendapat keadilan.
Pasalnya para investor mengeluh kepada Presiden Joko Widodo terkait kesiapan lahan di Ibu Kota Nusantara. Menurut Agus, persiapan pembangunan IKN fokus kepada kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).
“Kalau urusan kami (Kementerian ATR) pada tempat tertentu. Ketika ganti rugi atau dampak sosial masyarakat harus diselesaikan oleh Kementerian lainnya termasuk IKN,” ucap Agus.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN mendukung penuh agar lahan harus disiapkan sehingga statusnya clear dan clean. Tak hanya itu, Kementerian ia pimpin mempunyai tugas untuk mengeluarkan surat sertifikat yang clear clean usai semua isu dapat selesai.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memanggil Badan Otorita IKN dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pemanggilan ini bertujuan untuk rapat internal membahas percepatan penyediaan lahan untuk investasi di IKN.
“Sebenarnya ada dua lahan, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN. Kemudian pembebasan lahan penyediaan lahan untuk investasi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.***
