Network
MUDANESIA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB terus mempersiapkan dan mematangkan proses pemindahan para aparatur sipil negara ke IKN. Hal tersebut di ungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam Konferensi Pers terkait “Skema Pemindahan ASN ke IKN” di Jakarta, pada Rabu (17/04/2024).
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan sekadar urusan memindahkan ASN dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan soal pindah tempat kerja, tetapi pemerintah mendesain skema yang komprehensif, mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif,” ujar Anas.
Anas juga menjelaskan, para pegawai negeri sipil tersebut akan mulai di tempatkan di IKN secara bertahap. Baru pada bulan Juli 2024 nanti, ada beberapa menteri beserta para jajaran pejabatnya juga akan mulai pindah ke IKN.
“Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama bulan Juli 2024,” ungkap Abdullah Azwar Anas .
Menurut rencana, pada bulan Agustus 2024, kegiatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel akan digelar di IKN.
“Kemudian pada September 2024 dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya. Tinggal eksekusi saja,” kata Anas.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga mengatakan, rencananya pada bulan September 2024 nanti. Pada tahap pertama sebanyak 11.916 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 38 kementerian dan lembaga akan mulai bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemerintah juga akan memberikan fasilitas rumah hunian atau apartemen dinas bagi para pegawai pemerintah yang ditugaskan di ibu kota baru tersebut. Untuk itu di tahun 2024, pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 47 gedung baru.
sementara itu, pada tahap kedua nanti ada sebanyak 6.774 orang aparatur pemerintahan yang berasal dari 29 Kementerian dan Lembaga yang akan dipindahkan ke IKN lalu pada tahap ketiga, terdapat 14.237 orang aparatur pemerintahan dari 59 Kementerian dan Lembaga yang akan menyusul pindah ke IKN.
"Kenapa ada prioritas satu, dua, tiga, kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan. Kita juga menyiapkan bahwa Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis. Kota pemerintahan tetap berjalan, kota bisnis tetap akan bergerak,” ujar Abdullah Azwar Anas .
kementerian/lembaga yang akan pindah tahap pertama ke IKN:
- Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI
- Setjen DPD RI
- Setjen MPR RI
- Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
- Mahkamah Agung
- Komisi Yudisial
- Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementrian Keuangan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
- Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Kesehatan
- Kementrian Perdagangan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Sekretariat Kabinet
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Kantor Sekretariat Presiden (KSP)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kejaksaan
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu juga menyampaikan bahwa para aparatur pemerintahan yang akan bertugas di IKN harus dapat memenuhi persyaratan kompetensi umum dan kompetensi teknis yang sesuai dengan tugas dan jabatannya.
Kemudian, untuk para aparatur pemerintahan yang akan bertugas di IKN juga wajib memiliki kompetensi tambahan yaitu menguasai literasi digital (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai nilai budaya kerja sebagai aparatur pemerintah.
“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” tegas Abdullah Azwar Anas mengakhiri pembicaraannya kepada media.***
