Network
MUDANESIA – Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat menuntut Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak lagi mengizinkan adanya pelonggaran kuota atau speling pada PPDB tahun 2024, jadi kuota PPDB yang diajukan sekolah harus sesuai dengan daya tampung yang ada jangan dikurangi untuk cadangan titipan atau speling.
Kalau kuota daya tampung per kelas 36 ya 36 saja jangan jadi 32 atau 34 apalagi tambah kelas. Selama ini orang tua siswa atau instansi pemerintah atau organisasi kemasyarakatan berani menitip baik melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) atau langsung kepada sekolah karena tahu ada cadangan kuota dan yang selalu menjadi masalah PPDB tiap tahun selalu kasus titipan.
Berkaitan dengan kasus pelanggaran zonasi maka disinyalir ada oknum yang mengedit ulang barcode pada kartu keluarga baik barcodenya maupun tanggal di KK nya, oleh karena itu pihak operator sekolah harus diberi pengetahun untuk membaca barcode kartu keluarga tersebut dan harus disertakan KK asli dengan orang tuanya jika siswa tersebut ikut numpang di keluarga lain untuk mencegah adanya double anggota keluarga dalam 2 KK.
Selain itu FAGI berpendapat bahwa semua jalur PPDB diakali oleh oknum orang tua siswa atau masyarakat lainnya namun tidak ada ketegasan dari Pemprov/Disdik dan Inspektorat Jabar untuk memberi sanksi yang tegas kepada para pelanggar aturan PPDB, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelanggar baik oknum di lingkungan Disdik maupun luar lingkungan disdik, dan mengulang-ngulang kembali di tahun-tahun berikutnya.***
