Network
/photo/2023/12/22/1785884422.jpeg)
MUDANESIA - Pengurus Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD KBB di kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Jl. Raya Tagog No.545, Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat guna membahas isu strategis untuk percepatan perbaikan pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Diawali dengan paparan dari Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB, Gunawan Rasyid terhadap evaluasi kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah KBB, antara lain terhadap Keputusan Kemendagri atas hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di mana KBB menduduki peringkat ke 385 dari 400, ini harus menjadi fokus eksekutif dan legislatif untuk pembenahan ke depan.
Penyelesaian pansus rotasi mutasi juga LAKI mendorong DPRD KBB bisa menuntaskan sampai selesai sehingga tidak terjadi kegamangan di antara ASN, terhadap tindak lanjuti rekomendasi 8 Fraksi DPRD KBB terhadap Kepala Bapelitbanda.
LAKI mendorong DPRD KBB untuk memastikan PJ Bupati KBB tidak perlu ragu mengeksekusi pergeseran/rotasi ASN, karena secara obyektif dan rasional tanpa tendensi apapun, kondisi tersebut tidak menguntungkan dan mengganggu psikologis para ASN, harmonisasi antara eksekutif dan legislatif terganggu, ujarnya.
Selanjutnya salah satu pengurus LAKI KBB Asep Winarsa menyampaikan keluhan banyaknya kegiatan di lapangan saat ini terindikasi banyak atas nama Anggota DPRD KBB, ia ingin memastikan apakah itu benar ditanya kepada Ketua DPRD, kemudian salah satu pengurus LAKI Kecamatan Lembang Titi Puspawati menyampaikan keluhan adanya penawaran kegiatan dari oknum tertentu tapi harus ada cash back yang akhirnya ditolak.
Kemudian Guras sapaan akrab Ketua LAKI KBB memperkuat dua persoalan penting yaitu soal Romut dan Rekom 8 Fraksi DPRD KBB, dua persoalan ini saling berkaitan menurutnya, satu kali PJ Bupati Arsan Latif melakukan rotasi mutasi, dua masalah akan terselesaikan, sehingga LAKI mendorong PJ Bupati segera melakukan Rotasi Mutasi, ujarnya
PJ Bupati KBB Arsan Latif tidak boleh ragu menegakan aturan dalam konteks mempercepat proses Rotasi Mutasi, dasar hukumnya sudah cukup, hanya saja Romut sekarang harus menggunakan merit sistem dan uji kelayakan integritas yang berlandaskan konsistensi menyampaikan LHKPN dan bebas dari KKN, dan ini merupakan bagian dari misi LAKI sebagai bentuk mitigasi pencegahan korupsi ucapnya.
