Network
MUDANESIA - Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) sekaligus pengamat politik, Igor Dirgantara meminta pemerintah bersikap humanis kepada kelompok massa yang akan menggelar demonstrasi untuk menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pemerintah sikapnya ya misalnya tidak melakukan tindakan tindakan represif, tetap harus mengayomi," kata dia pada Senin.
Menurut Igor, mungkin akan terjadi pergerakan massa turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Oleh karena itu, untuk menghindari peristiwa yang sama pada Pemilu 2019 yaitu bentrok yang terjadi antar massa dan kepolisian, pihak demonstran maupun kepolisian tidak diperkenankan untuk bersikap anarkis.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi Hans Kwee Berikan Rekomendasi Bagi Pelaku Pasar Pasca Pemilu
Karena hal tersebut dinilai akan menjadi pemicu konflik di tengah demonstrasi yang berujung bentrok antara massa dan kepolisian.
"Masyarakat menyikapi hasil rekapitulasi harus melakukannya dengan tertib, tidak anarkis. Karena tindakan anarkis pasti akan disikapi dengan tindakan yang sifatnya pengamanan," ujarnya.
Igor bahkan menganjurkan, bagi masyarakat yang tidak senang dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Pemilu 2024, maka bisa menggugatnya sesuai dengan jalur hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
"Misal perselisihan suara pasti jalurnya di MK kemudian kalau pelanggaran di Bawaslu dan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata dia.
Sebelumnya, Hadi Tjahjanto selaku Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu 2024.
Gelombang massa yang diperkirakan itu akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.
"Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata dia saat jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat 15 Maret 2024.
Hadi mendapatkan laporan tersebut ketika dirinya berkoordinasi dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Hadi tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud. Dia hanya memastikan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam gelombang massa tersebut.
"Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," katanya.
Hadi yakin, terkait proses rekapitulasi, KPU akan menyelesaikan penghitungan tingkat nasional tepat waktu yakni tanggal 20 Maret ini.
Selain itu Hadi pun akan terus berkoordinasi dengan KPU dalam memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan dengan aman dan lancar.***
