Network
MUDANESIA - Pasca dilantiknya Ade Zakir menjadi Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat di Gedung Sate tanggal 15 Juni 2024 oleh PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, menggantikan Arsan Latif yang dijadikan tersangka oleh Kejati Jawa Barat, masyarakat KBB memiliki harapan baru.
Harapan lain juga disampaikan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB Gunawan Rasyid, Minggu (16/06/2024), bahwa Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir yang baru dilantik diharapkan bisa menjadi katalisator dan dinamisator semua stakeholder untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di Bandung Barat.
Hal ini terjadi karena sejak munculnya gonjang ganjing akibat prilaku mantan Pj Bupati KBB Arsan Latif diduga telah terjadi pembelahan dikalangan OPD, DPRD maupun masyarakat , tentunya ini tidak baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan terhadap masyarakat.
Fokus utama Pj Bupati Ade Zakir tentu harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, yang diawali dengan upaya keras memastikan bahwa semua OPD harus loyal terhadap Pj, dan harus ditindak tegas apabila ada yang mencoba bermanuver hanya kepentingan sesaat, tegas Guras.
LAKI-KBB sudah menditeksi adanya dugaan loyalitas kelompok OPD terutama alumni institusi pendidikan tertentu, ini tidak boleh terjadi kalau digunakan untuk kepentingan sesaat yang merusak sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak buruk terhadap pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.
LAKI-KBB bergerak dalam koridor menjalankan hak warga negara yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan , kami sudah sangat faham dengan prilaku OPD dalam menjalankan kegiatan termasuk modus-modus dalam pengelolaan keuangannya, hanya saja LAKI hadir bukan untuk merusak apalagi menghancurkan, mari kita bangun kesadaran bersama untuk menuju Bandung Barat yang lebih baik, apabila dikritik, diingatkan, dibina sudah tidak bisa, sudah pasti akan kami binasakan melalui koridor hukum, ujar Guras sapaan akrab Ketua LAKI KBB.
Fokus Pj Bupati Ade Zakir lainnya adalah menata kembali kinerja keuangan daerah dengan membangun rasio keseimbangan antara potensi keuangan dengan potensi kegiatan, tidak boleh ada lagi penetrasi kepentingan kelompok untuk mendapatkan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sistem keuangan daerah.
Hal yang utama dalam menghadapi Pilkada 2024, Pj Bupati sebagai Pimpinan Daerah harus bisa mensukseskan Pemilukada yang damai, partisipasi masyarakat yang tinggi dan menjaga ketat netralitas ASN , Pj Bupati harus objektif berdiri diatas semua kepentingan kelompok dan golongan, ucapnya.
