LAKI KBB: Refleksi Kinerja ASN Oleh PJ Bupati KBB Arsan Latif Patut Diapresiasi

LAKI secara kelembagaan bergerak atas dasar PP 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi,

sehingga koreksi tersebut sudah menjadi hak masyarakat sebagai owner yang sudah membayar pajak, dan kontribusi LAKI bukan untuk merusak tatanan tapi dalam rangka mitigasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang mengarah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan KBB yang bersih dari korupsi.

Dalam waktu dekat pengurus LAKI KBB secara kelembagaan akan melakukan persuasif untuk membuat percepatan membantu perbaikan, dengan melakukan diskusi dan konsultasi menemui Inspektorat Pemkab Bandung Barat, Inspektorat Jenderal Depdagri, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, agar harmonisasi antara Eksekutif, Legislatif serta semua stakeholder yang ada di Bandung Barat bisa terlaksana dengan baik, tentunya akan berdampak kepada perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta berharap Bandung Barat bisa take off di tahun 2024, pungkas Asep.***