Network
MUDANESIA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam berpendapat bahwa kenaikan PPN sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.
Ecky mengatakan pemerintah tidak konsisten dengan rencananya sendiri, karena dalam KEM-PPKF jelas dikatakan bahwa strategi utama perpajakan ada ekstensifikasi perpajakan, dengan mencari sumber baru. Bukan justru intensifikasi dengan kenaikan tarif PPN.
“Lebih dari 56 persen perekonomian Indonesia dibentuk oleh konsumsi masyarakat, apabila dikenakan PPN, logikanya daya beli masyarakat akan semakin turun, yang pada akhirnya justru menghambat pertumbuhan ekonomi," kata Ecky dikutip dari laman resmi fraksi PKS pada Kamis, 10 Juni 2021.
Baca Juga: Bantah Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual, Deskripsi Profil Wikipedia Gofar Hilman Sempat Berubah
Dikatakan Ecky, tarif PPN itu sangat bergantung dengan model PPN setiap negara.
“Negara yang menerapkan PPN secara luas, seperti Indonesia, umumnya tarif PPN nya rendah, antara 5-10 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Jepang dan Korea Selatan,” ungkap Ecky.
Kalau penerapan PPN nya secara spesifik, imbuhnya, seperti negara-negara OECD baru wajar tarif nya di atas 10 persen.
“Pemerintah jadi tidak konsisten, penerapan PPN nya luas, tapi ikut tarif yang tinggi,” ujarnya.
