Network
MUDANESIA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap fakta mengejutkan bahwa kasus maling uang rakyat di Jawa Barat berada di peringkat 1 se-Indonesia. Data tersebut dibeberkan Ketua KPK Firli Bahuri.
"Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus," kata Firli Bahuri di hadapan 120 anggota DPRD Jabar pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 8 September 2021.
Mudanesia melansir dari Antara, Firli Bahuri menuturkan selama periode 2004 hingga 2020 kasus maling uang rakyat di Jawa Barat mencapai 101 kasus.
Baca Juga: Panduan Jadwal Program TV untuk Kamis, 9 September 2021 di RCTI, TVRI, MNC TV, Global TV, dan Net TV
Dengan maraknya kasus maling uang rakyat di Jawa Barat, ia mengingatkan kepada para pejabat di Jawa Barat untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas.
Ia menilai, tugas yang diemban para pejabat tersebut semuanya rawan korupsi.
"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan, dan pengesahan ada kerawanan, pelaksanaannya ada. Terakhir, pengawasannya ada kerawanan juga," kata Firli Bahuri.
Ia membongkar, ada sejumlah modus yang sering digunakan para maling uang rakyat ini. Modus yang paling banyak adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.
Firli Bahuri juga meminta agar anggota DPRD bisa menjadi contoh sebagai pejabat yang bersih dari praktik-praktik terlarang.
"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," kata Firli Bahuri.
Baca Juga: Jadwal TV untuk Kamis, 9 September 2021 di Trans TV, Trans 7, TV One, Indosiar, dan SCTV
Dia juga mengingatkan tugas KPK tidak hanya penindakan. Namun, sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi.
Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK terus mendorong upaya perbaikan di daerah.
Selain itu, KPK juga bertugas untuk mengingatkan seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.
Baca Juga: Terkuak Aksi Perdagangan Anak di Bawah Umur Asal Jawa Barat Jadi Pekerja Karaoke di Kota Tegal
"Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi," ujar Firli.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
"Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan KPK, khususnya dalam fungsi penganggaran APBD yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya," kata Taufik.***
