Network
MUDANESIA - Baru-baru ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap data kasus maling uang rakyat terbanyak yang ditangani KPK ada di Provinsi Jawa Barat.
Jumlahnya mencapai 101 kasus. Para maling uang rakyat itu memakai beragam modus untuk melancarkan aksinya. Aksi para maling uang rakyat itu terjadi selama periode 2004-2020.
Menurutnya, potensi gasak uang rakyat itu ada di setiap tugas yang diemban para pejabat di DPRD Provinsi Jabar.
Baca Juga: Mengejutkan! KPK Sebut Kasus Maling Uang Rakyat Terbanyak Ada di Jawa Barat!
"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan, dan pengesahan ada kerawanan, pelaksanaannya ada. Terakhir, pengawasannya ada kerawanan juga," kata Firli Bahuri, Rabu, 8 September 2021.
Firli mengungkapkan itu di hadapan 120 anggota DPRD Jabar pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dari data itu terkuak ada sejumlah modus yang sering digunakan para maling uang rakyat ini.
Modus yang paling banyak, menurut KPK, adalah pemerasan, gratifikasi dan penyuapan.
Baca Juga: Panduan Jadwal Program TV untuk Kamis, 9 September 2021 di RCTI, TVRI, MNC TV, Global TV, dan Net TV
Untuk itu, Firli Bahuri meminta agar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh sebagai pejabat yang bersih dari praktik-praktik terlarang.
"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," kata Firli Bahuri.
Dia juga mengingatkan tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi.
Baca Juga: Jadwal TV untuk Kamis, 9 September 2021 di Trans TV, Trans 7, TV One, Indosiar, dan SCTV
Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK terus mendorong upaya perbaikan di daerah.
Selain itu, KPK juga bertugas mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.
"Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi," ujar Firli.***
