Network
/photo/2024/02/21/2809121926.jpg)
MUDANESIA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bagi petani saat ini akan lebih di permudah. Amran mengemukakan bahwa Kementerian Pertanian telah merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani, petani dipastikan bisa mengakses pupuk hanya dengan KTP.
“Khusus pupuk (subsidi) insya Allah kami akan kawal distribusinya ke seluruh Indonesia. Kami sepakat pupuk ini digunakan, dan cukup menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk),” kata Amran, di Jakarta, seperti yang di kutip dari Antara pada Rabu (21/2/2024)
Menteri Pertanian juga menambahkan, masalah distribusi pupuk dulu harus menggunakan kartu petani. Tapi yang menjadi masalah adalah ada sekitar 17 sampai 20 persen petani yang tidak bisa menggunakan kartu tani. Karena beberapa permasalahan seperti, petani yang lupa PIN kartu, kartu hilang ataupun daerah yang susah dijangkau.
Baca Juga: Stasiun Pengisian Hidrogen, Pertama di Indonesia
"Masih banyak hambatan hambatan dan masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga ada beberapa saudara kita tidak bisa mendapatkan pupuk. Ini juga memberikan kontribusi pada penurunan produksi padi Indonesia,” ujar Amran.
Menteri Pertanian juga mengingatkan bahwa, pupuk merupakan salah satu input penting dalam pertanian modern. Jadi masalah keterlambatan atau kelangkaan pupuk dapat berakibat negatif pada hasil panen petani. Distribusi pupuk yang lancar dan efisien adalah hal penting untuk mendukung keberlangsungan produksi pertanian.
“Jangan biarkan petani jalan sendiri, kita dampingi mereka kalau petani kita lepas, jalan sendiri itu pangan kita bisa bermasalah. Ini tidak perlu diperdebatkan kalau petani sudah berteriak minta pupuk pasti produksi sudah menurun,” tegas Andi Amran.
Kementerian Pertanian mencatat pada mulanya alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2024 sebanyak 4,73 juta ton. Kemudian di tingkatkan menjadi 2,5 juta ton. Setelah Presiden Jokowi menyetujui usulan penambahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 2 Januari 2024. Karena ketersediaan pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, demi ketahanan pangan Indonesia.
