Network
MUDANESIA - Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) sekaligus pengamat politik, Igor Dirgantara meminta pemerintah bersikap humanis kepada kelompok massa yang akan menggelar demonstrasi untuk menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pemerintah sikapnya ya misalnya tidak melakukan tindakan tindakan represif, tetap harus mengayomi," kata dia pada Senin.
Menurut Igor, mungkin akan terjadi pergerakan massa turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Oleh karena itu, untuk menghindari peristiwa yang sama pada Pemilu 2019 yaitu bentrok yang terjadi antar massa dan kepolisian, pihak demonstran maupun kepolisian tidak diperkenankan untuk bersikap anarkis.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi Hans Kwee Berikan Rekomendasi Bagi Pelaku Pasar Pasca Pemilu
Karena hal tersebut dinilai akan menjadi pemicu konflik di tengah demonstrasi yang berujung bentrok antara massa dan kepolisian.
"Masyarakat menyikapi hasil rekapitulasi harus melakukannya dengan tertib, tidak anarkis. Karena tindakan anarkis pasti akan disikapi dengan tindakan yang sifatnya pengamanan," ujarnya.
Igor bahkan menganjurkan, bagi masyarakat yang tidak senang dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Pemilu 2024, maka bisa menggugatnya sesuai dengan jalur hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
"Misal perselisihan suara pasti jalurnya di MK kemudian kalau pelanggaran di Bawaslu dan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata dia.
