Menteri PANRB Bicara WFH: Apa yang Perlu Diketahui?

MUDANESIA - Ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tanggal 16 dan 17 April 2024 bertujuan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh instansi pemerintah.

Dalam pernyataannya, Menteri PANRB Anas menekankan bahwa pengaturan WFH dan WFO harus diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa ASN tetap dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, baik dari kantor maupun dari rumah.

Pengombinasian tugas kedinasan ini dapat membantu mengurangi kepadatan di kantor pada periode arus balik Lebaran, sehingga memperkuat manajemen arus balik tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi ASN serta masyarakat.

 Baca Juga: Perjalanan Arus Balik: Kiat Aman dan Nyaman yang Harus Anda Tahu

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” ujarnya.

Menteri PANRB mengatakan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

Baca Juga: Ribuan Penduduk Menikmati Liburan Panjang Idul Fitri dengan Wisata Perahu di Kalimas Surabaya