MUDANESIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi bantuan barang pandemi covid-19.
Beberapa hari terakhir, tidak hanya rumah pribadi dan kantor Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang digeledah. Kantor-kantor dinas pun turut digeledah.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna masih belum tampak di kantor dinasnya. Bahkan akun media sosial Instagram @aa.umbara, sepi unggahan.
Unggahan terakhir Aa Umbara pada 7 hari lalu. Itu pun berupa ucapan hari besar keagamaan Isra Mi'raj.
Media sosial Instagram Bupati Bandung Barat ini memang terbilang jarang mengunggah kegiatannya. Bila ditilik, tidak setiap hari ada unggahan tentang aktivitas Aa Umbara baik secara pribadi maupun sebagai kepala daerah.
Saat penggeledahan terjadi, tentu saja, warganet mempertanyakan kasus yang menimpanya di unggahan terakhirnya. Ada yang menyangka Aa Umbara terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Ada juga yang menanyakan keberadaan Aa Umbara.
Baca Juga: Diduga Terlibat Korupsi Bansos Covid-19, Status Bupati Bandung Barat Aa Umbara Belum Diumumkan KPK
"Bapak kena OTT?" tanya @suguruzidan.
"Pak kunaon bumi digeledah KPK?" jata @ridwan_nasrulloh.
"Punten, leres bumi bapa di geledah KPK? Pedah naon pak?" tanya @rizelabdullah.
Baca Juga: Catat Tanggalnya! GMW Irene Khariswa Tanding Catur dengan Dewa Kipas 22 Maret 2021
Selama tiga hari, KPK telah memeriksa 6 titik untuk menemukan bukti dugaan korupsi bantuan sosial pandemi covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.
Enam titik itu antara lain, rumah pribadi Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa di Jalan Murhadi, Kecamatan Lembang. Kemudian, kantor dinas Bupati di kompleks Pemda Kabupaten Bandung Barat, yang terletak di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Titik ketiga penggeledahan di hari pertama diakhiri di tempat potong ayam di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang.
Di hari kedua, petugas KPK mendatangi kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat yang terletak di Gedung B Kompleks Pemda Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah. Hari ini, ada dua titik yang digeledah oleh KPK yakni Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.
Baca Juga: Survei FSGI: Masih Banyak Guru Usia Muda Menolak Mengikuti Program Vaksinasi
"KPK telah selesai melakukan Penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti maka benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap Penyidikan kasus dugaan TPK pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," ujar juru bicara KPK Ali Fikri.
Namun, Ali Fikri menyebutkan uraian lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat disampaikan kepada publik secara terbuka.
"Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK setelah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tsk telah dilakukan," ucapnya.***