Network
/photo/2023/12/01/4031454949.jpg)
MUDANESIA - Ditetapkannya APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD KBB tanggal 30 November 2023 di Hotel Panorama Lembang, menjadi kelegaan tersendiri untuk warga KBB, karena sehari sebelumnya di Hotel Novena terjadi dead lock sehingga rapat ditunda.
Penetapan APBD KBB Tahun 2024 tersebut mendapatkan sorotan Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI KBB, khususnya dugaan adanya penganggaran pengadaan tanah 10 Hektar untuk TTPAS Sarimukti.
Ditanya wartawan salah seorang pengurus LAKI KBB Agus Karyana.S.T., yang juga merupakan Kades Gudang Kahuripan Lembang, pasca diskusi dengan PJ Bupati KBB menyampaikan, bahwa PJ Bupati memaparkan telah menandatangani kerjasama dengan GGI.
Baca Juga: Update!!! Ledakan Tabung Gas Cibadak Sukabumi, Tim Forensik Diturunkan Ungkap Kasus
Energy PTE LTD dalam Penanggulangan Pengelolaan sampah di TPPAS Sarimukti, dengan manfaat ekonomi yang tinggi kerena dari pengelolaan tersebut akan menghasilkan Bio Diesel, Energi listrik dan Bio Char termasuk akan dijadikan kawasan wisata, LAKI sangat mendukung dan harus terlaksana karena investasi tersebut akan menjadi potensi PAD yang cukup besar, ujar Agus.
Hal menjadi fokus LAKI dugaan adanya penganggaran 30 Miliar dalam APBD KBB 2024 untuk pengadaan tanah penunjang investasi GGI Energi PTE LTD, di TPPAS Sarimukti seperti yang diungkapkan oleh PJ Bupati saat diskusi dengan pengurus LAKI, ini tidak boleh dilaksanakan karena dalam Kesepakatan bersama antara Pemerintah KBB dengan GGI Energi PTE LTD, yang ditandatangani oleh Arsan Latif dan Alan Matthews, tanggal 23 November 2023. pasal 5, bahwa pendanaan untuk kegiatan tersebut ditanggung pihak kedua yaitu GGI Energi PTE LTE, artinya PENGANGGARAN tersebut harus DIBATALKAN, lebih baik digunakan untuk penanganan stanting atau menahan inflasi, ucap Agus.
Baca Juga: Meledak! Anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Disnakertrans OKI Membengkak
Agus juga mengatakan dengan rencana nilai investasi 250 - 300 juta USD identik dengan -/+ 4 triliun , pengadaan tanah 10 H dengan nilai 30 M sangatlah kecil untuk dibebankan kepada pihak lain, Agus juga mencontohkan pengadaan tanah 100 hektar untuk Smelter di kawasan KIK Gresik pengadaannya dibebankan kepada PT Freeport, memperjelas bahwa penganggaran untuk pengadaan tanah TPPAS tersebut tidak perlu dilaksanakan apalagi di lingkungan Sarimukti masih banyak tanah Perhutani.
Ditanya hal lain dalam masalah ini, LAKI mengatakan sungguh menyayangkan proses ini kurang akuntabel, idealnya sebelum penandatanganan kesepakatan bersama, dilakukan kajian mendalam secara terbuka dengan melibatkan stake holder yang memiliki keahlian dibidang teknologi persampahan, lingkungan, kontruksi dan lain-lain, dilakukan uji publik dulu, bahkan beberapa waktu lalu ada beberapa pejabat KBB yang melakukan studi banding ke Korea untuk masalah pengelolaan sampah, ini juga harus diminta pendapatnya dan yang lebih prinsip kalau memang tanahnya belum ada, jangan membuat kesepakatan dulu dong kan itu menjadi potensi ketidakpastian hukum untuk investor, ujarnya.
Baca Juga: Aksi Perawatan Bantaran Sungai Terus Digalakan Sektor 7 Citarum Harum
