Network
Firli Bahuri juga meminta agar anggota DPRD bisa menjadi contoh sebagai pejabat yang bersih dari praktik-praktik terlarang.
"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," kata Firli Bahuri.
Baca Juga: Jadwal TV untuk Kamis, 9 September 2021 di Trans TV, Trans 7, TV One, Indosiar, dan SCTV
Dia juga mengingatkan tugas KPK tidak hanya penindakan. Namun, sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi.
Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK terus mendorong upaya perbaikan di daerah.
Selain itu, KPK juga bertugas untuk mengingatkan seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.
Baca Juga: Terkuak Aksi Perdagangan Anak di Bawah Umur Asal Jawa Barat Jadi Pekerja Karaoke di Kota Tegal
"Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi," ujar Firli.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
"Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan KPK, khususnya dalam fungsi penganggaran APBD yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya," kata Taufik.***
