Network
MUDANESIA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, pada Selasa mengatakan belum menerima laporan mengenai perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jelang Lebaran dan bagi pekerja yang di PHK menjelang Lebaran diharapkan untuk melaporkannya.
"Kalau masih dugaan kan kita tidak tahu, dilaporkan saja karena dilaporkan itu menjadi jelas siapa pengusaha yang tidak membayar THR. Kemudian apakah ada pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR itu, kami berharap kepada teman-teman pekerja manfaatkan layanan Posko THR," ujar Menaker Ida Fauziyah.
Posko THR Kemnaker sendiri sudah mulai beroperasi sejak Menaker Ida mengumumkan terbitnya Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang memastikan pemberian THR paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.
Adapun terkait kendala pembayaran THR, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan kesulitan pembayaran THR, berdasarkan evaluasi Kemnaker, dipengaruhi oleh berbagai hal.
Dimulai dari kondisi keuangan perusahaan yang salah satunya dipengaruhi tren geopolitik dalam dua tahun terakhir yang menyebabkan target omset tidak tercapai. Selain itu ada faktor komunikasi yang dibangun dalam perusahaan dengan kantor pusat di negara lain mengingat tradisi THR hanya ada di Indonesia.
Indah juga mengingatkan bahwa THR tahun ini tidak boleh dibayar secara dicicil atau bertahap bahkan terlambat dari waktu minimum pembayarannya, hal ini berbeda dengan pengecualian yang terjadi pada beberapa tahun lalu.
"Karena kita lihat, alhamdulillah, sudah semakin membaik," kata Indah Anggoro Putri.***
