Network
MUDANESIA - Unjuk Rasa di dekat Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda), di persimpangan Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, atau di sekitar area Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, sempat terjadi aksi saling lempar yang melibatkan batu dan botol air kemasan.
Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 15.05 WIB, melibatkan sekelompok orang di sisi Jalan Merdeka Barat menuju Harmoni yang menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bertindak adil dan benar terhadap massa pendukung Prabowo.
Tiba-tiba, massa dari kedua belah pihak mulai melemparkan benda-benda seperti botol air kemasan, tanah, dan batu satu sama lain.
Baca Juga: KPU Menanggapi Wajar Berbagai Aksi Demo Yang Terjadi Menjelang Rekapitulasi Hasil Pemilu
Personel polisi yang bertugas bersama koordinator lapangan dari masing-masing kelompok meminta kedua pihak untuk menghentikan aksi saling lempar.
Dalam waktu kurang dari 30 menit, kelompok yang terlibat dalam aksi saling lempar tersebut berhenti. Mereka masing-masing melanjutkan orasi dari sisi jalan yang berlawanan.
"Ada sedikit insiden. Kami di sini tidak untuk melakukan kejahatan," ujar salah satu orator.
Aksi demonstrasi hari ini berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan keputusan sidang terkait PHPU Pilpres 2024 dalam rapat pleno terbuka pada Senin, 22 April 2024, setelah mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sejak Selasa, 16 April..***
Dalam waktu kurang dari 30 menit, kelompok yang terlibat dalam aksi saling lempar tersebut berhenti. Mereka masing-masing melanjutkan orasi dari sisi jalan yang berlawanan.
"Ada sedikit insiden. Kami di sini tidak untuk melakukan kejahatan," ujar salah satu orator.
Aksi demonstrasi hari ini berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan keputusan sidang terkait PHPU Pilpres 2024 dalam rapat pleno terbuka pada Senin, 22 April 2024, setelah mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sejak Selasa, 16 April..***
