Network
MUDANESIA - Dr M. Iqbal Pengamat politik Universitas Jember memberikan pandangan pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR/BPN adalah pemberian hadiah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tentu sudah direstui pula oleh calon presiden yang memenangi hasil hitung cepat Pilpres 2024 Prabowo Subianto.
"Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN", katanya.
Kendati Partai Demokrat bergabung yang merupakan bagian komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran, namun masih kalah suara daripada gabungan suara parlemen kubu 01 dan 03 dengan catatan kedua kubu solid.
Menurut dirinya dengan masuknya Ketua Umum Partai Demokrat di kabinet Jokowi menguatkan bukti menangnya pragmatisme di atas idealisme politik karena hampir 9 tahun jadi partai oposisi.
"Setelah resmi jadi Menteri ATR/BPN, sudah pasti tugas berat AHY antara lain adalah umengatasi kisruh kompleksitas konflik agraria di tanah Rempang. Kasus konflik agraria tahun 2021 sebanyak 207 kasus dan meningkat menjadi 241 kasus pada tahun 2023 berdasarkan laporan KPA. Posisi dan kinerja AHY sedang diuji", tuturnya.
Diketahui sebelumnya Partai Demokrat bersama PKS adalah partai yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, padahal, tupoksi Menteri ATR/BPN erat terkait dengan pengadaan tanah yang dibutuhkan proyek strategi nasional (PSN) dalam konteks pelaksanaan UU Cipta Kerja.
"Beroposisi memang berat, Partai Demokrat terbukti tidak kuat. Biarlah rakyat bersama korban konflik agraria saja yang memperjuangkannya," ucap Iqbal.
Ia menilai ada lagi yang bisa merepotkan suasana psikologis Menteri AHY, misalnya, nanti rapat teknis bersama Kepala KSP Moeldoko untuk koordinasi daya dukung sektor pertanahan untuk PSN bisa rawan konflik batin dan kepentingan.
"Menteri AHY harus menghadapi ujian yang tidak mudah setidaknya sampai delapan bulan ke depan hingga akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin", ujarnya.***
